Optimalkan LPJ ADD, Pemkab Gelar Sosialisasi bersama BPKP

Pasirpengaraian (Cakra FM)-Belum Optimalnya Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa, menyebabkan Inspektorat Rokan Hulu (Rohul) menggelar Sosialisai dan Pelatihan terhadap seluruh perangkat desanya. pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perangkat desa, dalam menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana add yang digunakan.

Dalam kegiatan pelatihan yang digelar di Hotel sapadia pasirpnegaraian tersebut/ menghadirkan pembicara kepala bidang akuntabilitas keuangan daerah dari badan pengawas keuangan pemerintah (BPKP) Jaya Rhaman. Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Rohul Ir.Damri.

Menurut Sekdakab Rohul Damri, sebagai salah satu dana yang bersumber dari uang Rakyat,  pertanggung jawaban dana add saat ini dianggap masih belum optimal. Hal tersebut, ditunjukan  dengan masih terdapatnya desa, yang terlambat menyampaikan LPJ yang seharusnya disampaikan pada akhir tahun anggaran. Menurut Damri, kondisi ini menyebabkan terganggunya upaya Pemerintah dalam mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pada prinsipnya ADD yang kita kucurkan kepada desa itu, hendaknya harus sesuai dengan APBdes yang telah disusun,dan dicairkan tidak hanya 1 kali pencairan saja, jika dalam laporan pertanggung jawabanya mengalami kendala, tentunya kita secara tegas tidak akan mencairkan ADD selanjutnya, untuk menghindari benturan Hukum yang akan ditimbulkan tegas Damri.”

Dari data Badan Pemberdayaan Pemerintah desa dari 147 desa di Rohul, terdapat 2 Desa di Kecamatan Bonai Darusalam dan Kunto Darusalam yang Hingga saat ini belum menyerahkan LPJ ADD tahun 2011-nya. Meski tebelum menyampaikan LPJ nya Pemkab Rohul melalui Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa (BPPD) masih memberi kesempatan kepada 2 desa tersebut untuk segera menyerahkan LPJ nya. bila tidak diserahkan, Pemkab Rohul tidak akan mencairkan Dana ADD 2012 kepada 2 desa tersebut

Sementara itu kepala Inspektorat Rohul, Zulfikar Achmad mengatakan, belum optimalnya pembuatan laporan LPJ ADD Desa ini, lebih disebabkan faktor sumber daya manusia yang belum memhami  pentingnya Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana ADD.

“kita harapkan dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini, dapat memberikan pemahaman kepada perangkat desa untuk memhami prosedur tekhnis penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana ADD ini” tutupnya. ***(Arz)