 |
| Kadishutbun Rohul Saat Sidak ke PTPN V sei intan |
Pasirpengaraian (Cakra FM)- Kepala Desa Bukit Intan Makmur (BIM) Ponimin, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), kecewa dengan sikap manajemen Pabrik Minyak Kepala Sawit (PMKS) PTPNV, karena mendukung permainan pihak ketiga yaitu Penerima Buah (PB) dan mengenai timbangan terlalu merugikan dan menyengsarakan patani atau masyarakat.
Dikatakan, Selasa (13/11), 7 Koperasi Unit Desa (KUD) Desa BIM kebun plasma PTPNV mengeluh, sebab pihak PMKS lebih mengutamakan Tandan Buah Segar (TBS) dari PB, sedangkan dari plasma, harus diberi uang tip dulu baru mereka mau membongkarnya.
“Kami berharap, agar pihak pemerintah menertibkan PB dan mengutamakan hasil TBS kelompok tani atau KUD masyarakat,”ucapnya.
Diterangkan, begitu juga dengan timbangan PMKS PTPNV Sei Intan, dalam 1 trip sekitar 7 Ton TBS masyarakat dikurangi 400 – 500 Kg, sedangkan dari 7 KUD di desa BIM itu dalam 2 pekan menghasilkan 7-8 Ton, otomatis masyarakat sangat dirugikan.
“Sebagai pimpinan desa, tidak mungkin ini tidak saya tanggapi, apalagi timbangan ditingkat petani jauh berbeda dengan ukuran timbangan ketika di PMKS, kalau mau timbangan sama harus membayar tip pada petugas timbangan dengan dana Rp 40-50 ribu per rif,”ucapnya.
Diutarakan, padahal kalau TBS itu dibawa ke perusahaan swasta seperti PMKS PT Astra, malam ukuran timbangan bisa meningkat, makanya kelompok tani sudah berupaya berkoordinasi dengan KUD, namun pengurangan timbangan itu tidak mau ditanggung jawapi pihak KUD.
“Saya sudah bilang sama pihak PMKS PTPNV, baik mengenai PB dan timbangan PMKS, namun tidak ada tanggapan sama sekali, malah sepertinya mereka sudah bekerja sama dan malah mendukung perbuatan itu,”ungkapnya.
Ketika hal dicoba Konfirmasi dengan Kadis Koperasi, Perindustrian, Perdagangan (Dikoperindag) Rohul Zulkarnain Hand Phonenya gak aktif, kemudian ditemui ke kantor juga tidak ditemukan. (Arz)
Dikatakan, Selasa (13/11), 7 Koperasi Unit Desa (KUD) Desa BIM kebun plasma PTPNV mengeluh, sebab pihak PMKS lebih mengutamakan Tandan Buah Segar (TBS) dari PB, sedangkan dari plasma, harus diberi uang tip dulu baru mereka mau membongkarnya.
“Kami berharap, agar pihak pemerintah menertibkan PB dan mengutamakan hasil TBS kelompok tani atau KUD masyarakat,”ucapnya.
Diterangkan, begitu juga dengan timbangan PMKS PTPNV Sei Intan, dalam 1 trip sekitar 7 Ton TBS masyarakat dikurangi 400 – 500 Kg, sedangkan dari 7 KUD di desa BIM itu dalam 2 pekan menghasilkan 7-8 Ton, otomatis masyarakat sangat dirugikan.
“Sebagai pimpinan desa, tidak mungkin ini tidak saya tanggapi, apalagi timbangan ditingkat petani jauh berbeda dengan ukuran timbangan ketika di PMKS, kalau mau timbangan sama harus membayar tip pada petugas timbangan dengan dana Rp 40-50 ribu per rif,”ucapnya.
Diutarakan, padahal kalau TBS itu dibawa ke perusahaan swasta seperti PMKS PT Astra, malam ukuran timbangan bisa meningkat, makanya kelompok tani sudah berupaya berkoordinasi dengan KUD, namun pengurangan timbangan itu tidak mau ditanggung jawapi pihak KUD.
“Saya sudah bilang sama pihak PMKS PTPNV, baik mengenai PB dan timbangan PMKS, namun tidak ada tanggapan sama sekali, malah sepertinya mereka sudah bekerja sama dan malah mendukung perbuatan itu,”ungkapnya.
Ketika hal dicoba Konfirmasi dengan Kadis Koperasi, Perindustrian, Perdagangan (Dikoperindag) Rohul Zulkarnain Hand Phonenya gak aktif, kemudian ditemui ke kantor juga tidak ditemukan. (Arz)
0 komentar:
Posting Komentar