Pasirpengaraian (Cakra FM)- 60 mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasir Pangaraian (BEM UPP) datangi Kantor DPRD Rokan Hulu di Pasir Pangaraian, Kamis sore (18/10/12), 5 keluhan disampaikan yakni, pembangnuan belum merata, anjloknya harga TBS, Anggaran BEM di Tampung Di APBD dan apa fungsi DPRD Rohul.
Ketua BEM UPP Finus pada sepuluh anggota dewan lintas komisi di ruang rapat paripurna DPRD Rohul, Kamis, (18/10), mahasiwa juga pertanyakan tentang anjloknya harga TBS kelapa sawit sehingga menyebabkan keresahan masyarakat petani menjelang dan pasca Idul Fitri tahun ini. Mereka juga menduga anjloknya harga TBS ini ada hubungannya dengan politik.
“Kita juga minta agar pembangunan di Rohul merata di seluruh pedesaan, selama ini kita melihat, basis pembangunan hanya terjadi di Pasir Pangaraian,” ucapnya.
Diaku tiap kegiatan mahasiswa di Sumatera Utara dan didaerah lainnya, bisa tertampung dalam APBD, tiap tahunnya mereka menerima dana bantuan sekitar Rp40 juta.
Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua DPRD Rohul Nurcholis mengaku untuk bantuan UPP telah dianggarkan sekitar Rp2,5 miliar, para mahasiwa membuat proposal atau pengajuan bantuan pada yayasan tiap kegiatannya.
Diterangkan, BEM tidak diperbolehkan menerima bantuan dari APBD. sekitar 2,5 miliar sudah dianggarkan untuk yayasan UPP dan untuk penyalurannya pada mahasiswa, sebaiknya membuat proposal atau usulan kegiatan mahasiswa pada yayasan.
Ditambah, untuk pembangunan di pedesaan, dewan dari empat daerah pemilihan sudah mengajukan pembangunan di desanya, tapi pihak eksekutif banyak pembangunan prioritas masyarakat dicoret.
“Kita dari empat Dapil sudah ajukan untuk pembangunan prioritas dengan mengupayakan bagaimana daerah kita dibangun, tapi dengan alasan keterbatasan anggaran banyak pengajuan kita dicoret,” paparnya.
Senada, disampaikan sejumlah anggota DPRD lainnya, dewan, sejauh ini mereka mewakili rakyat, telah sampaikan jadi prioritas di masyarakat, terutama sarana transportasi seperti jalan dan jembatan, tapi dengan alasan terbatasnya anggaran, banyak pengajuan prioritas diabaikan.
Sementara, terkaitnya anjloknya harga TBS kelapa sawit belakangan ini hingga menyebabkan petani mengeluh, diakui dewan perusahaan hanya mengikuti harga CPO dunia, tidak ada hubungannya dengan politik. (Arz)
Ketua BEM UPP Finus pada sepuluh anggota dewan lintas komisi di ruang rapat paripurna DPRD Rohul, Kamis, (18/10), mahasiwa juga pertanyakan tentang anjloknya harga TBS kelapa sawit sehingga menyebabkan keresahan masyarakat petani menjelang dan pasca Idul Fitri tahun ini. Mereka juga menduga anjloknya harga TBS ini ada hubungannya dengan politik.
“Kita juga minta agar pembangunan di Rohul merata di seluruh pedesaan, selama ini kita melihat, basis pembangunan hanya terjadi di Pasir Pangaraian,” ucapnya.
Diaku tiap kegiatan mahasiswa di Sumatera Utara dan didaerah lainnya, bisa tertampung dalam APBD, tiap tahunnya mereka menerima dana bantuan sekitar Rp40 juta.
Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua DPRD Rohul Nurcholis mengaku untuk bantuan UPP telah dianggarkan sekitar Rp2,5 miliar, para mahasiwa membuat proposal atau pengajuan bantuan pada yayasan tiap kegiatannya.
Diterangkan, BEM tidak diperbolehkan menerima bantuan dari APBD. sekitar 2,5 miliar sudah dianggarkan untuk yayasan UPP dan untuk penyalurannya pada mahasiswa, sebaiknya membuat proposal atau usulan kegiatan mahasiswa pada yayasan.
Ditambah, untuk pembangunan di pedesaan, dewan dari empat daerah pemilihan sudah mengajukan pembangunan di desanya, tapi pihak eksekutif banyak pembangunan prioritas masyarakat dicoret.
“Kita dari empat Dapil sudah ajukan untuk pembangunan prioritas dengan mengupayakan bagaimana daerah kita dibangun, tapi dengan alasan keterbatasan anggaran banyak pengajuan kita dicoret,” paparnya.
Senada, disampaikan sejumlah anggota DPRD lainnya, dewan, sejauh ini mereka mewakili rakyat, telah sampaikan jadi prioritas di masyarakat, terutama sarana transportasi seperti jalan dan jembatan, tapi dengan alasan terbatasnya anggaran, banyak pengajuan prioritas diabaikan.
Sementara, terkaitnya anjloknya harga TBS kelapa sawit belakangan ini hingga menyebabkan petani mengeluh, diakui dewan perusahaan hanya mengikuti harga CPO dunia, tidak ada hubungannya dengan politik. (Arz)
0 komentar:
Posting Komentar