PASIRPANGARAIAN (Cakra FM)- DPRD Kabupaten Rokan Hulu belum sahkan Ranperda APBD Murni Rohul 2013 serta Ranperda Zakat, pasalnya sejauh ini tujuh fraksi masih masih mempertanyakan Terkait pembangunan di Rohul yang bersumber dari APBD Murni 2013, kalangan wakil rakyat dari sejumlah tujuh fraksi masih mempertanyakan pembangunan yang dinilai belum merata di pedesaan. Sementara, terkait Ranperda Zakat, dewan mempertanyakan proses pendistribusian kepada masyarakat kurang mampu.
Usai Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda APBD Murni 2013 dan Ranperda Zakat, Walik Ketua DPRD Rohul selaku Ketua Pimpinan Sidang Erizal ST mengaku pada pembahasan Ranperda APBD 2013 banyak kritikan dari kalangan dewan kepada pemerintah.
Menurutnya, kalangan dewan menginginkan kemajuan pembangunan yang merata di pedesaan, tapi belum terakomodir dalam APBD 2013. “Sebenarnya sudah banyak kemajuan di Rohul, namun perlu kesempurnaan pembangunan sehingga perlu proses dan waktu,” ujarnya.
Pada APBD tahun depan, Pemkab Rohul menerapkan sistem 60 persen untuk pembangunan dan 40 untuk belanja pegawai. Terjadi pengurangan dana belanja pegawai atau menurun sekitar 15 persen dibandingkan tahun ini.
“Turunnya belanja pegawai diperlukan pengkajian dan pemikiran-pemikiran serta perlu dibentuk tim untuk mengetahui bagaimana keadaaan pegawai. Kalau menurut kita penghasilan pegawai kan sudah cukup, ini lah yang perlu kita lihat,” jelasnya
Disinggung Ranperda Zakat, terkait adanya pemotongan secara langsung 2 persen dari gaji pegawai, kata Erizal juga perlu pengkajian ulang, termasuk tentang distribusinya kepada masyarakat serta pengalokasiannya.
“Tentang pemotongan gaji ini menjadi persoalan. Kalau pegawai kan belanjanya disini. Kemungkinan akan ada kenaikan gaji pegawai, tapi kita masih melihat kondisi keuangan APBD tahun depan,” terang Erizal lagi.
Masih di tempat sama, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Rohul, Baihaqi Ad-Duha mengaku sangat setuju jika Perda Zakat terbentuk selama untuk kepentingan masyarakat kurang mampu di Rohul, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Saya lihat memang potensi zakat di Rohul sangat besar, apabila diurus profesional akan memberikan membantu kebutuhan bagi masyarakat tidak mampu di sini. Namun perlu diperhatikan pendistribusiannya,” katanya.
Baihaqi berharap untuk pemotongan gaji pegawai 2 persen secara langsung perlu ditinjau ulang. Dia minta Pemkab Rohul meninjau ulang apakah gaji pegawai nya sudah sesuai atau belum dipotong.
“Kita sangat harapkan pendistribusiannya yang lebih diperhatikan, apakah asnaf nya (orang berhak menerima zakat) sudah sesuai,” harapnya.***(Arz)
Usai Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda APBD Murni 2013 dan Ranperda Zakat, Walik Ketua DPRD Rohul selaku Ketua Pimpinan Sidang Erizal ST mengaku pada pembahasan Ranperda APBD 2013 banyak kritikan dari kalangan dewan kepada pemerintah.
Menurutnya, kalangan dewan menginginkan kemajuan pembangunan yang merata di pedesaan, tapi belum terakomodir dalam APBD 2013. “Sebenarnya sudah banyak kemajuan di Rohul, namun perlu kesempurnaan pembangunan sehingga perlu proses dan waktu,” ujarnya.
Pada APBD tahun depan, Pemkab Rohul menerapkan sistem 60 persen untuk pembangunan dan 40 untuk belanja pegawai. Terjadi pengurangan dana belanja pegawai atau menurun sekitar 15 persen dibandingkan tahun ini.
“Turunnya belanja pegawai diperlukan pengkajian dan pemikiran-pemikiran serta perlu dibentuk tim untuk mengetahui bagaimana keadaaan pegawai. Kalau menurut kita penghasilan pegawai kan sudah cukup, ini lah yang perlu kita lihat,” jelasnya
Disinggung Ranperda Zakat, terkait adanya pemotongan secara langsung 2 persen dari gaji pegawai, kata Erizal juga perlu pengkajian ulang, termasuk tentang distribusinya kepada masyarakat serta pengalokasiannya.
“Tentang pemotongan gaji ini menjadi persoalan. Kalau pegawai kan belanjanya disini. Kemungkinan akan ada kenaikan gaji pegawai, tapi kita masih melihat kondisi keuangan APBD tahun depan,” terang Erizal lagi.
Masih di tempat sama, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Rohul, Baihaqi Ad-Duha mengaku sangat setuju jika Perda Zakat terbentuk selama untuk kepentingan masyarakat kurang mampu di Rohul, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Saya lihat memang potensi zakat di Rohul sangat besar, apabila diurus profesional akan memberikan membantu kebutuhan bagi masyarakat tidak mampu di sini. Namun perlu diperhatikan pendistribusiannya,” katanya.
Baihaqi berharap untuk pemotongan gaji pegawai 2 persen secara langsung perlu ditinjau ulang. Dia minta Pemkab Rohul meninjau ulang apakah gaji pegawai nya sudah sesuai atau belum dipotong.
“Kita sangat harapkan pendistribusiannya yang lebih diperhatikan, apakah asnaf nya (orang berhak menerima zakat) sudah sesuai,” harapnya.***(Arz)
0 komentar:
Posting Komentar